Latar Belakang SPMI

Sektor pendorong ekonomi yang dominan bagi Provinsi Bali adalah Kepariwisataan. Kepariwisataan di Bali bertumpu pada keunikan objek dan daya tarik wisata Bali. Jika ditelusuri lebih dalam hal ini berkaitan erat dengan budaya dan keramahtamahan masyarakatnya. Berkembangnya kepariwisataan di Bali memunculkan kesempatan. Kesempatan yang muncul adalah bahwa kepariwisataan memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan profesional di bidang pariwisata.
Sejalan dengan kondisi ini Yayasan Dhyana Pura mengambil keputusan untuk memberikan perhatian yang lebih fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi yang nantinya akan lebih banyak menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dan profesional yang tidak saja bertumpu pada bidang pariwisata namun juga pada bidang teknologi informasi, kesehatan, pendidikan, sains, dan ilmu pengetahuan lainnya melalui program-program studi yang diselenggarakan. Keputusan Yayasan Dhyana Pura ini terwujud melalui Universitas Dhyana Pura (Undhira) Bali yang lahir di tahun 2011. Undhira Bali adalah satu-satunya univesitas yang ada di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Undhira Bali lahir dengan SK MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA: NO. 142/E/0/2011 tertanggal 7 JULI 2011.
Bagi setiap universitas, mutu adalah agenda utama dan meningkatkan mutu merupakan tugas yang paling penting. Oleh sebab itu, persoalan mutu sudah lama menjadi perhatian Undhira Bali. Upaya peningkatannya harus terus menerus dilakukan. Sejak tanggal 16 Mei 2005 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan pada pasal (4) PP tersebut dijelaskan bahwa SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional, dan sejalan dengan itu pemenuhan SNP oleh suatu perguruan tinggi akan berarti bahwa perguruan tinggi tersebut menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Oleh karena itu bagi Undhira Bali, SNP dapat disebut sebagai standar mutu pendidikan tinggi di Indonesia yang harus dipenuhi oleh seluruh perguruan tinggi, termasuk Undhira Bali.
Konsekuensi dari PP ini bagi Undhira Bali adalah perlu dibentuknya sebuah lembaga yang dapat menjamin bahwa SNP dapat dilakukan di Undhira Bali. Keberadaan lembaga penjaminan mutu perguruan tinggi adalah sebuah keharusan sebagai upaya Undhira Bali memberikan jaminan mutu proses dan hasil pendidikan kepada stakeholder baik internal maupun eksternal. Sebagai tindak lanjut untuk mencapai hal tersebut pada Undhira Bali diawali dengan pembentukan Direktorat Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang disebut dengan Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Dhyana Pura.
Setelah terbentuknya lembaga, dan agar upaya penjaminan mutu ini terorganisir serta tersistematisasi dengan baik, kini Undhira Bali telah mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT). Pimpinan beserta sivitas akademika Undhira Bali menyadari adanya dorongan secara internal dan eksternal, bahwa penerapan manajemen mutu dalam pendidikan merupakan upaya pencarian secara konsisten terhadap perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai kebutuhan dan kepuasan stakeholder.
Dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan universitas, maka dirumuskan 7 (tujuh) karakter yang dikembangkan sebagai salah satu sasaran pencapaian mutu Undhira Bali. Keseluruhan atribut ini mencerminkan bahwa sivitas akademika Undhira Bali sangat berkomitmen untuk mengembangkan mutu, dan serius untuk mencapai mutu yang sudah di tetapkan, melalui visi, misi dan 7(tujuh) karakter yang dibangun.
Secara eksternal, akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan institusi perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Akreditasi merupakan suatu proses dan hasil. Sebagai proses, akreditasi merupakan suatu upaya BAN-PT untuk menilai dan menentukan status mutu institusi perguruan tinggi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu.
Berbeda dari bentuk penilaian mutu lainnya, akreditasi dilakukan oleh pakar sejawat dan mereka yang memahami hakikat pengelolaan perguruan tinggi sebagai Tim atau Kelompok Asesor. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat (judgments of informed experts). Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh institusi perguruan tinggi yang akan diakreditasi yang diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan para pakar sejawat ke tempat kedudukan perguruan tinggi. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat.
Mutu institusi perguruan tinggi merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan institusi perguruan tinggi yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu institusi perguruan tinggi. Penilaian mutu dalam rangka akreditasi institusi perguruan tinggi harus dilandasi oleh standar yang lengkap dan jelas sebagai tolok ukur penilaian tersebut, dan juga memerlukan penjelasan operasional mengenai prosedur dan langkah-langkah yang ditempuh, sehingga penilaian itu dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis.
Beranjak dari kesadaran tersebut, dalam pelaksanaannya Unhira Bali memperhatikan dan menerapkan: perbaikan mutu secara terus-menerus (continous quality improvement); menentukan standar mutu (quality assurance); perubahan kultur (change of culture); perubahan sistem organisasi (upside-down organization); mempertahankan hubungan dengan pelanggan (keeping close to the customer). Dalam rangka mengimplementasikan beberapa hal tersebut, Undhira Bali mulai menetapkan kelembagaan (menetapkan sistem mutu), menyusun kebijakan SPMI, menyusun beberapa dokumen implementasinya (manual prosedur, instruksi kerja, borang, dll); mensosialisasikan standar mutu, kelembagaan, manual dan dokumen pada internal stakeholder dan mengimplementasikan standar mutu, kelembagaan, manual serta dokumen yang telah ditetapkan tersebut.
Kebijakan SPMI bersifat terbuka, salinan manual yang bernomor diberikan kepada individu yang bertanggungjawab. Direktur Penjaminan Mutu bertangungjawab untuk menyimpan serta memasukkan semua jenis revisi. Kebijakan SPMI boleh di distribusikan kepada pihak lain di luar Undhira Bali bila dipandang perlu. Semua distribusi eksternal harus mendapat persetujuan dari Direktur Penjaminan Mutu. Salinan yang didistribusikan kepada pihak lain di luar Undhira Bali tidak termasuk sebagai salinan terkendali dengan demikian tidak dapat di perbaharui.
Pengendalian suatu proses atau perubahan struktur manajemen dapat menyebabkan perubahan prosedur yang dijelaskan dalam manual. Setiap usulan perubahan harus dijelaskan secara tertulis kepada Rektor untuk mendapat pertimbangan. Perubahan isi manual menjadi efektif dengan penerbitan ulang seluruh dan/atau sebagian bagian sebagaimana dimuat pada halaman daftar isi. Perubahan pada prosedur yang dirujuk dalam manual ini dilakukan sesuai pengendalian dokumen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>